Batam, 28 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Daerah Kepulauan Riau Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR) menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan yang sangat mendalam atas insiden pembubaran kegiatan ibadah di Rumah Doa Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, yang terjadi pada Minggu, 27 Juli 2025.
Peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan lokal. Bagi GEMPAR Kepri, kejadian ini merupakan luka bersama bangsa Indonesia—sebuah peringatan keras bahwa nilai toleransi dan kebhinekaan yang selama ini dijunjung tinggi masih terus diuji di lapangan.
Ketua GEMPAR Kepri, Sony Christanto, menilai pembubaran ibadah itu sebagai kemunduran serius dalam penegakan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan beragama dan beribadah yang secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Ini bukan hanya soal satu rumah doa. Ini soal hak dasar warga negara. Jika ibadah bisa dibubarkan begitu saja, maka yang sedang kita pertaruhkan adalah wajah demokrasi dan kemanusiaan bangsa ini,” ujar Sony dengan nada prihatin.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok intoleran yang secara sistematis menggerogoti sendi-sendi persatuan.
“Kami mengecam keras pembiaran negara atas tindakan yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Diamnya aparat dan lambannya respons Kementerian Agama hanya mempertebal keyakinan bahwa intoleransi tengah dibiarkan berkembang liar di negeri ini. Jika pejabat negara tak mampu menjadi penjaga konstitusi, maka Presiden harus bertindak,” tegas Sony.
Ia menambahkan, Indonesia dibangun di atas semangat kebhinekaan. Setiap warga negara—apa pun latar belakang suku, agama, dan budayanya—memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
“Tidak boleh ada warga negara yang merasa takut beribadah di tanah airnya sendiri,” lanjutnya.
Bagi GEMPAR Kepri, peristiwa ini juga menjadi refleksi pahit tentang lemahnya kepemimpinan moral di lembaga yang seharusnya menjadi benteng utama kerukunan umat beragama. Sony secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Menteri dan Wakil Menteri Agama yang dinilai belum menunjukkan ketegasan memadai dalam merespons maraknya kasus intoleransi.
“Kami melihat indikasi lemahnya kepemimpinan moral di Kementerian Agama. Padahal, kementerian ini seharusnya berada di garis depan menjaga harmoni antarumat. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah keberanian, bukan sikap abu-abu,” ujarnya.
Dalam semangat cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara, GEMPAR Kepri dengan penuh hormat meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas dan terukur.
Adapun beberapa poin yang disampaikan GEMPAR Kepri kepada Presiden antara lain:
- Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, khususnya dalam penanganan kasus-kasus intoleransi.
- Mempertimbangkan pergantian pejabat di Kementerian Agama yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada konstitusi serta terkesan abai terhadap keresahan umat beragama.
“Negara membutuhkan figur di Kementerian Agama yang responsif, berani, dan mampu menjadi jembatan dialog antarumat beragama—bukan pejabat yang pasif ketika kebhinekaan diinjak-injak,” ujar Sony.
Ia menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk permusuhan terhadap siapa pun, melainkan wujud kecintaan pada Indonesia yang damai dan berkeadilan.
Lebih jauh, GEMPAR Kepri mengingatkan bahwa toleransi bukanlah slogan kosong, melainkan nilai hidup yang harus dijaga bersama. Ketika satu kelompok minoritas kehilangan ruang aman untuk beribadah, maka sesungguhnya seluruh bangsa sedang kehilangan sebagian dari jiwanya.
“Bangsa ini besar karena perbedaan. Jika kita membiarkan intoleransi tumbuh, maka kita sedang meruntuhkan fondasi Indonesia itu sendiri,” tutur Sony.
Sebagai organisasi kepemudaan, GEMPAR Kepri merasa terpanggil untuk berdiri di garis depan membela persatuan nasional. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus menggalang dukungan lintas daerah dan lintas iman demi memperkuat suara kebangsaan serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis agama.
GEMPAR Kepri juga mengajak seluruh elemen masyarakat—tokoh agama, pemuda, akademisi, dan aparat negara—untuk kembali duduk bersama, membuka ruang dialog, serta memperkuat pendidikan toleransi sejak dini.
Menurut GEMPAR Kepri, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga masa depan Indonesia. Anak-anak muda harus dibekali pemahaman bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman.
“Kami percaya, Indonesia masih punya harapan besar. Tetapi harapan itu hanya akan terwujud jika negara hadir secara nyata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan masyarakat terus dirawat semangat persaudaraannya,” ungkap Sony.
Di tengah berbagai tantangan kebangsaan hari ini, GEMPAR Kepri mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak lelah menjaga nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta saling melindungi sebagai satu keluarga besar bangsa.
Peristiwa di Padang menjadi pengingat bahwa perjuangan menjaga toleransi belum selesai. Namun GEMPAR Kepri yakin, dengan keberanian moral para pemimpin dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia tetap dapat melangkah maju sebagai bangsa yang rukun, adil, dan bermartabat.


Sudah saatnya NEGARA HADIR
kita semua bersaudara.terluka pun aku .terluka pun kamu .tidak ada yang dimenangkan dalam hal ini.kita mesti bergandengan tangan.bahu membahu memperbaiki ekonomi kita.memperbaiki negara yang sedang tidak baik baik saja .sudah saatnya KITA Bangkit.kita adalah BERSAUDARA .SATU INDONESIA LAHIR DITEMPAT YANG SAMA.DIBESARKAN DITEMPAT YANG SAMA.INDONESIA BUTUH PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK
Bhineka Tunggal Ika, salam 1 NUSANTARA.